Sejarah Penjajahan Belanda di Indonesia (1596 - 1942)

Belanda dianggap menjajah Indonesia selama 3,5. Banyak hal mempercayai hal tersebut namun ada sebagian orang yang menyangkal lamanya penjajahan tersebut. Ucapan Bung Karno "Indonesia dijajah selama 350 tahun" semata - mata hanya untuk menaikkan semangat patriotisme rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan ucapan "Lebih menderita dijajah Jepang selama 3,5 tahun daripada dijajah Belanda 3,5 abad" seolah menjadi pembenaran ucapan Bung Karno tersebut.  

Awal Kedatangan Belanda ke Indonesia (1596 - 1601)
Belanda pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di pelabuhan Banten dengan empat buah kapal yang dipimpin oleh Kapten Pieter Keyzer dan Cornelsi de Houtman pada 23 Juni 1596. Kedatangan kapal Cornelis de Houtman dan awak kapalnya semula disambut dengan baik oleh para pribumi Banten. Banyak penduduk pribumi yang naik ke kapal tersebut untuk menawarkan makanan ataupun dagangan kepada mereka. Namun, sambutan baik ini disalah artikan oleh Cornelis de Houtman yang justru bertindak kasar kepada pribumi Banten yang menawarkan keramah tamahan kepada mereka. Walau demikian, pribumi banten masih saja menawarkan lada yang Belanda butuhkan. Tujuan Belanda ke Indonesia semula murni untuk berdagang rempah - rempah, mengambil keuntungan besar dari penjualan rempah - rempah yang sangat di butuhkan di Eropa. Namun pada perkembangannya tujuan tersebut berubah dari yang semula berdagang dan selanjutnya memonopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia.

Empat Kapal Pimpinan Kapten Keyzer dan Houtman

Kedatangan Belanda ke Banten bertepatan dengan rencana penyerangan Banten ke Palembang. Banten meminta Belanda meminjamkan kapalnya untuk dipergunakan sebagai tambahan kapal pengangkut pasukan Banten untuk penyerangan ke Palembang. Namun rencana tersebut ditolak oleh Belanda dengan alasan mereka datang ke Banten untuk berdagang dan akan kembali ke Belanda setelah selesai melakukan transaksi perdagangan.

Ketika Banten selesai melakukan penyerangan ke Palembang, sekembalinya dari Palembang mereka masih mendapati Belanda di tanah Banten. Belanda beralasan, mereka menunggu panen lada yang tidak lama lagi. Pada waktu panen, harga lada akan lebih murah. Hal ini membuat Mangkubumi Jayanegara marah. Yang lebih parah adalah suatu malam Belanda membawa dua kapal dari Banten yang penuh dengan lada dan memindahkan ke kapalnya. Karena kepergok melakukan hal tersebut, Belanda kemudian menembaki kota Banten.

Atas kejadian ini mengakibatkan rakyat Banten sangat marah. Beberapa dari tentara Banten menyerbu ke kapal Belanda dan selanjutnya menangkap kapten Houtman beserta delapan anak kapalnya. Houtman baru dilepaskan dengan tebusan 45.000 Gulden serta diusir dari tanah Banten pada 2 Oktober 1596. Dua tahun kemudian tepatnya pada 1 Mei 1598, rombongan pedagang dari Belanda berangkat dipimpin oleh Jacob van Neck dibantu van Waerwijk dan van Heemskerck tiba di Banten  pada 28 November 1598. Pribumi Banten menerima dengan baik karena sikap Belanda berbeda dengan pada saat kedatangan Houtman. Nampaknya, pengusiran Houtman dijadikan pelajaran bagi Belanda.

Pembawaan mereka sanggup membuat hati Sultan Banten terpikat, bahkan permohonan mereka untuk bertemu dengan Sultan pun dikabulkan. van neck membawakan piala berkaki emas sebagai tanda persahabatan dengan Sultan Banten, Sultan Abdul Mafakhir. Mangkubumi Jayanegara kemudian membujuk van Neck untuk membantu melakukan penyerangan ke Palembang atas pembalasan kematian Sultan Muhammad dengan janji memberikan dua kapal penuh lada. Awalnya van Neck menyetujui tapi dengan syarat satu kapal diberikan di awal dan satu kapal diberikan setelah perang sedangkan Mangkubumi menghendaki pembayaran dilakukan sekaligus setelah perang. Kesepakatan tidak tercapai dan penyerangan ke Palembang tidak dilanjutkan.

Van Neck membawa pulang tiga kapal yang penuh dengan muatan, sementara dua pembantunya yaitu van Waerwijk dan van Heemskerck melakukan pelayaran lagi untuk mencapai wilayah Maluku dengan lima buah kapal.

Setelah dua pelayaran Belanda berhasil, selanjutnya berduyun - duyun orang - orang Belanda berlayar ke Nusantara. Pada tahun 1598 tercatat sebanyak 22 kapal baik milik perorangan maupun perserikatan dagang dari Belanda melakukan pelayaran ke Indonesia. Bahkan pada tahun 1602 sebanyak 65 kapal kembali ke Belanda dengan muatan penuh.

Suatu hari pemerintah Portugis mengirimkan utusan dari Malaka dengan membawa uang 10.000 rial untuk meminta Banten memutuskan hubungan dengan Belanda dalam perdagangan dan apabila Belanda tetap melakukan perdagangan maka kapal - kapal Belanda akan di rusak serta diusir. Dikabarkan pula, Portugis akan melakukan pembersihan kapal - kapal Belanda di Banten dan negeri timur lain. Mangkubumi Jayanegara menyetujui hal tersebut dan menerima pemberian dari Portugis. Namun, secara rahasia Mangkubumi Jayanegara mengirimkan utusan untuk menyampaikan akan datangnya pasukan Portugis yang akan menyergap mereka. Mendengar apa yang disampaikan utusan Mangkubumi, kemudian kapal Belanda pun meninggalkan wilayah Banten.

Kemudian pada tahun 1598 angkatan laut Portugis sampailah di Banten yang dipimpin Laurenco de Brito dari pangkalannya di Goa. Ketika sampai di Banten, kapal - kapal Belanda sudah tidak ada dan marahlah dia. Mangkubumi yang dituduh telah bersengkongkol dengan Belanda dituntut untuk mengembalikan hadiah yang Portugis berikan. Mangkubumi pun tidak mau menuruti karena ia berpendapat bahwa Portugis tidak berhak melakukan pengusiran kapal -  kapal yang berlabuh di Banten.

Pasukan Portugis marah, pelabuhan Banten diserang dan dijarah. Bahkan pedagang Cina pun ikut dirampas dangangannya. Melihat adanya serangan dari Portugis, tentara Banten kemudian menyerang balik hingga tiga kapal Portugis dapat direbut dan awak kapalnya melarikan diri meninggalkan kapal dan barang rampasan.

Penjajahan Belanda pada Masa VOC (1602 - 1799)
Adanya persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda berimbas pada keuntungan yang semakin sedikit dan tidak jarang merugi. Melihat adanya hal tersebut, kemudian pada 1602 dibentuklah perserikatan dagang Belanda yang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dengan modal awal 6,5 juta gulden yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah untuk meraup laba sebesar - besarnya dan memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara untuk melawan kekuasaan Portugis dan Spanyol.

Selengkapnya : Sejarah VOC di Indonesia

Pembentukan VOC yang baru seumur jagung mendapat saingan berat yaitu kongsi dagang Inggris EIC (East Indies Compagnie) yang telah dibentuk pada tahun 1600. Untuk mempermudah ruang gerak VOC, kemudian dibangunlah kantor - kantor cabang seperti di Middelberg, Delft, Rotterdam, Horm dan Enkhuizen. Setelah dianggap cukup mapan, VOC kemudian membangun cabang di Nusantara dengan Pieter Both yang menjabat sebagai Gubernur Jendral pertama dan dibantu oleh Dewan Penasehat (Raad van Indie) sebanyak 5 anggota.

VOC mengalami kemuduran pada 31 Desember 1799. Kemunduran VOC dikarenakan beberapa sebab, salah satunya adalah banyaknya korupsi yang ada di dalam tubuh VOC. Pemerintah Belanda kemudian mengambil alih VOC.

Indonesia Pasca Pendudukan VOC
Pada tahun 1799 Belanda mengambil alih wilayah Indonesia dari VOC. VOC mengalami kebangkrutan dan hal ini menjadi sebab di bubarkannya VOC. Sementara itu, Inggris mengincar wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah jajahannya. Jawa adalah wilayah koloni Belanda Perancis yang belum jatuh ke tangan Inggris. Pada akhir abad ke 18 dan awal ke 19 terjadi perang antara Perancis dan Belanda di daratan Eropa. Perancis memenangkan peperangan tersebut pada 1806 dan menyebabkan tanah jajahan Belanda diserahkan kepada pemerintahan Perancis.

Pemerintahan Herman Willem Daendels (1806-1811)
Napoleon Bonaparte mengutus Herman Willem Daendels untuk mengemban tugas mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintah di Jawa pada kurun waktu 1806 - 1811. Terdapat dua tugas utama yang harus dilaksanakan Daendels, yaitu :

• Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris
• Memperbaiki sistem pemerintahan agar tidak tejadi penyelewengan serta korupsi

Dalam mengemban misi tersebut, Daendels kemudian menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya :

1. Membangun jalan raya pos atau Grote Postweg yaitu dari Anyer hingga Panarukan
2. Mendirikan benteng - benteng pertahanan
3. Membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon
4. Mendirikan pasukan yang beranggotakan pribumi
5. Mendirikan pabrik - pabrik senjata seperti di Surabaya, pabrik pembuatan meriam di Semarang serta sekolah militer di Batavia
6. Membangun rumah sakit serta tangsi militer baru

Selengkapnya : Penjajahan Perancis di Indonesia

Kebijakan lain selain dalam bidang pertahanan :

1. Memecah pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau daerah setara Karesidenan untuk mempermudah pengawasan
2. Mengangkat bupati - bupati Jawa menjadi pegawai pemerintah
3. Menaikkan gaji pegawai
4. Mendirikan pengadilan dengan adat istiadat sebagai aturan yang diberlakukan

Daendels yang dikenal dengan sikap kerasnya terkadang juga melakukan tindakan keras terhadap raja - raja di Jawa seperti :

1. Raja Solo dan Yogyakarta dimana raja kerajaan tersebut harus mengakui bahwa raja Belanda sebagai junjungannya
2. Karena Banten tidak mau melakukan pembangunan jalan raya Post Groteweg, Daendels mengambil kebijakan keras dengan mengasingkan Sultan Banten ke Banten

  Ada dua versi mengapa Daendels dipanggil kembali ke negaranya (Perancis) yaitu :

1. Daendels sangat dibutuhkan untuk memimpin pasukan Perancis guna melakukan serangan ke Rusia
2. Hubungan buruk antara Daendels dengan raja - raja di Jawa yang dikhawatirkan akan memperburuk situasi menjelang serangan dari Inggris.

Pemerintahan Jan Willem Janssen (1811)
Daendels digantikan oleh Jenderal Jan Willem Jansen pada 20 Februari 1811. Pemerintahan Belanda di bawah Gubernur Jansen berlangsung sebentar, Belanda menyerah kepada Inggris setelah ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang yang berisi

• Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris
• Semua tentara Belanda menjadi tentara Inggris
• Orang - orang Belanda dipekerjakan untuk pemerintah Inggris

Pemerintahan Thomas Stamford Raffles (1811-1814)
Setelah Inggris mampu menguasai pulau Jawa, Raffles kemudian ditunjuk untuk menjadi Gubernur di Jawa. Kebijakan - kebijakan Raffles diantaranya

• Menghapus sistem Perangerstelsel, kerja paksa, dan menghentikan perdagangan budak
• Membebaskan rakyat dalam melakukan penanaman
• Menghapuskan sistem pajak hasil bumi (Contingenten)
• Menerapkan sistem tanah sebagai milik pemerintah sedangkan petani sebagai pengarap
• Pemberlakuan pajak tana
• Pengangkatan Bupati sebagai pegawai pemerintahan dan menetapkan jabatan Bupati diwariskan turun temurun
•  Membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan
• Membentuk sistem pemerintahan yang serupa dengan sistem pemerintahan di negara Inggris 

Adapun hambatan pemberlakuan kebijakan - kebijakan yang dilakukan oleh Inggris diantaranya :

• Terbentur adanya budaya dan tradisi Jawa
• Belum adanya kepastian hukum atas tanah
• Uang belumsepenuhnya berlaku di Jawa sebagai alat pembayaran pajak
• Singkatnya masa pemerintahan Raffles

Kekuasaan Raffles hanya sampai  1814 setelah Perancis kalah oleh Rusia, Prusia, Austria dan Swedia dalam pertempuran Leipzig pada tahun 1813. Imbasnya negara Belanda memerdekakan diri dan berhak kembali atas tanah jajahan terdahulu yang tertuang dalam Konvensi London.

Masa Kekuasaan Belanda Ke Dua (1816-1942)
Adanya perang melawan Perancis serta hutang VOC menyebabkan kekosongan kas Belanda. Kemudian dikirimlah Van der Capellen (1816 - 1826) untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara dengan tugas utama mengekploitasi kekayaan nusantara guna mengisi kos Belanda yang kosong. Setelah Van Der Capellen lalu dilanjutkan oleh de Gisignies (1826-1830). Karena ketidak adilan serta kesewenang - wenangan mengakibatkan munculnya perlawanan - perlawanan oleh para pribumi, diantaranya :

• Perang Saparua (1817)
• Perlawanan Sultan Palembang (1818-1825)
• Perang Diponegoro (1825-1830)
• Perang Padri (1815-1838)
• Perang Bone (1824)

Adanya perlawanan - perlawanan tersebut mengakibatkan terkurasnya kas Belanda. Kemudian Belanda mengirim Johannes van Den Bosch untuk menyelamatkan kas negara dari kebangkrutan. van Den Bosch kemudian memberlakukan kebijakan peningkatan produksi tanaman ekspor dengan sistem tanam paksa

Kebijakan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel): Van den Bosch (1830-1870)
Berikut ini adalah poin - poin penting pemberlakuan sistem tanam paksa

• Pribumi diwajibkan menyisihkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor
• Untuk pribumi yang tidak memiliki tanah, maka diwajikan untuk bekerja kepada Belanda selama 66 hari
• Kelebihan hasil produksi Belanda dikembalikan kepada rakyat
• Kerusakan akibat gagal panen sepenuhnya dibebankan kepada rakyat
• Pengawasan dan penggarapan lahan dilakukan dan sampaikan melalui kepala desa

Selengkapnya : Sejarah Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan. Bagi Belanda, dengan diberlakukannya sistem tanam paksa inilah kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar - besarnya. Kas Belanda pun mengalami surplus. Namun diberlakukannya sistem ini mendapat kritikan dari berbagai pihak. Salah satu yang mengkritik adalah Eduard Douwes Dekker. Akibat adanya keritikan berbagai pihak, kemudian pada 1870 sistem tanam paksa dihapus dan dikeluarkan UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU Gula (Suiker Wet). Adapun tujuan dari UU Agraria adalah :

• Meindungi hak milik petani atas tanahnya sendiri dari penguasa asing
• Memberi peluang kepada pemodal asing untuk dapat menyewa tanah kepada pribumi Nusantara
• Membuka peluang kepada pribumi untuk bekerja menjadi buruh perkebunan

Sedangkan UU Gula sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik gula milik pemerintah Belanda.

Kebijakan Pintu Terbuka (1870-1900) : Eksploitasi Manusia dan Agraria
Adapun latar belakang dari kebijakan pintu terbuka yaitu :

• Perubahan Politik di Belanda
  Di tahun 1850 politik di Belanda dimenangkan oleh partai liberal dan kemudian menyebabkan sistem pemerintahan Belanda berubah menjadi sistem liberalis. Karena sistem liberalis  tidak bisa lepas dari para pemilik modal, maka perekonomian digerakkan dengan sistem kapitalisme.
• Adanya pengaruh revolusi industri

Penerapan Politik Terbuka
Adapun penerapan politik terbuka yaitu munculnya pabrik - pabrik baru milik swasta yang mulai menjamur di Indonesia seperti Pabrik tembakau di Deli, Besuki dan Kediri, Pabrik tebu dai Batavia, Semarang dan lain - lain, pabrik kina di Jawa Barat, Pabrik teh di Jawa Barat dan Sumatera dan lain sebagainya. Dampak dari penerapan pintu terbuka ini bmenjadikan Belanda semakin makmur dan penderitaan bagi rakyat Indonsia.

Eksploitasi Manusia
Ekploitasi manusia yang dimaksud adalah pengerahan manusia yang dilakukan dengan tipudaya, paksaan, ketidakadilan serta kesewenang - wenangan yang dialami pribumi di perkebunan baik milik Belanda maupun swasta asing. Pada masa ini muncul sebutan Koeli (buruh) dan Ordernemer (pemilik perkebunan). Dalam menerapkan eksploitasi manusia, pemerintah Belanda memberlakukan aturan Koeli Ordonantie 1881 yang menjamin pemilik perkebunan dapat memperoleh, mempekerjakan serta mempertahankan kuli di perkebunan mereka sesuai kebutuhan. Para pribumi diwajibkan bekerja dari pagi hingga sore dengan membuka lahan, dan upah serta makan dan juga tempat tinggal jauh dari kata layak. Rakyat Jawa juga ada yang dipekerjakan di Suriname dan Guyana Belanda untuk bekerja di perkebunan milik Belanda. Tidak sedikit para pekerja melarikan diri, namun Belanda telah membuat aturan dengan istilah Poenal Sanctie yaitu hukuman bagi para pekerja yang melarikan diri berupa denda, disekap, ditelanjangi, kerja paksa tanpa upah serta ada yang dibunuh.

Eksploitasi Agraria
Yang dimaksud disini adalah memaksimalkan penggunaan lahan - lahan produktif di Indonesia dengan melakukan pembukaan lahan kosong untuk perkebunan dan pertambangan yang dikerjakan oleh pribumi.Tanah yang dimaksud dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Tanah yang dikuasai langsung (bumi narawita)
2. Tanah hadiah
3. Tanah mancanegara yang dikuasai bupati

Reaksi Terhadp Kebijakan Pintu Terbuka
Akibat adanya politik pintu terbuka, banyak reaksi serta kritikan dari berbagai pihak. Para kaun humanis menentang praktek ekploitasi oleh kolonial Belanda. Hal ini memicu Theodore van Deventer mengkritik kebijakan Belanda dan menuntut untuk memperhatikan serta mensejahterakan masyarakat pribumi. Kritik ini kemudian dikenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik Etis (1901-1942)
Ratu Wilhelmina dalam pidatonya pada 17 September 1901 mengungkapkan bahwa Pemerintah Belanda memiliki panggilan moral kepada kaum pribumi dan kemudian lahirlah Politik Etis yang dituangkan dalam Trias Van Deventer yang meliputi :

1. Irigasi yaitu dengan membangun serta memperbaiki engairan dan bendungan untuk keperluan bidang pertanian.
2. Edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi
3. Migrasi, yaitu memindahkan kepadatan penduduk di Jawa ke daerah lain